Deddy Mizwar Ungkapkan Jokowi Ketahui Pembangunan Meikarta

       Deddy Mizwar saat diwawancarai media di pengadilan Negeri Bandung,Rabu (20/03)

Bandung- Sidang lanjutan kasus suap Meikarta kembali diadakan pada Rabu (20/03) kemarin.Sidang ini kembali hadirkan saksi baru yang menyebutkan nama presiden Joko Widodo.Jokowi diyakini mengetahui pembangunan Meikarta saat itu.

Sidang lanjutan  menghadirkan saksi baru yaitu,Mantan Gubernur Jabar,Ahmad heriawan aatau akrab disapa Aher dan  MantanWakil Gubernur Jabar,Deddy Mizwar dan Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri,Sumarsono.Mereka dimintai keterangan mengenai bagaimana kejelasan dari surat perijinan dan surat rekomendasi pembangunan Meikarta dari provinsi saat itu.

Deddy Mizwar mengaku bahwa pembangunan Meikarta sudah  diketahui oleh Joko Widodo sejak lama. Dalam kunjungan kerja beliau di Muara Jempong Dedy Mizwar telah mengkonfirmasikan kepada Presiden Joko Widodo,bahwa akan dilakukan pembangunan Meikarta.

Ahmad Heriawan menyalami pihak pengacara Neneng Hasanah Yasin saat memasuki ruang persidangan di Pengadilan Negeri Bandung.

“Saya memberitahukan beberapa Menteri dan juga Parlemen bapak Jokowi, sudah mulai berbicara mengenai Meikarta,Namun saya salut dengan jawaban Beliau waktu itu hanya menjawab,kalau sudah ikuti peraturan dan prosedur yang berlaku maka semua aman”ungkap Deddy  saat ditanyai Jaksa di Pengadilan Negeri Bandung (20/03).

Jokowi mengetahui adanya pembangunan Meikarta namun tidak mempermasalahkan adanya pembangunan tersebut.Dedy menerangkan bahwa Jokowi mengungkapkan dalam pertemuan itu,jika ada pembangunan proyek besar yang akan berlangsung tidak menjadi persoalan asal mengikuti prosedur dan aturan yang ada serta tidak melanggar aturan pemerintah.Pernyataan ini ternyata hanya menegaskan bahwa Jokowi hanya mengetahui adanya proses pembangunan Meikarta,tanpa turut campur didalamnya.

Disisi lain Aher juga mengatakan bahwa pembangunan Meikarta selama ini tidak memiliki surat rekomendasi dari Provinsi.Proses perijinan dan pembangunan harusnya mengikuti Perda,Namun, tidak dengan Meikarta.Meikarta adalah suatu hunian metropolitan yang berada di  Bekasi yang memiliki ijin tahap pertama seluas 86,5 hektare sesuai Perda dari total keseluruhan seluas 500 hektare.Dalam membangun Metropolitan ada Perda yang mengatur tetapi juga harus ada surat rekomendasi dari provinsi.Hal tersebut merupakan peraturan yang berlaku di pemerintahan.

Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar saat tanyai awak media

“Meikarta merupakan hunian metropolitan yang memiliki ijin seluas 86.5 hektare dari total luas 500 hektare. Tapi kita sebagai pihak provinsi tidak pernah menerima surat rekomendasi.”jawab Aher saat ditanyai awak media di Tipikor Bandung(20/03).

Dedy Mizwar kembali menambahkan 86,5 hektare adalah bagian dari 500 hektare,Namun,perencanaan 500 hektare tidak pernah diubah.Jika ada perubahan tinggal mengurus perijinan dan rekomendasi perubahan lahan dan tetap harus memiliki surat rekomendasi.

“Meikarta ini hunian yang penghuninya jutaan jiwa maka tetap harus ada rekomendasi Provinsi dari Daerah.Jangan sampai Pusat dengan daerah jadi seperti bertentangan,Gubernur adalah perpanjangan pusat dari Pusat.Jika ada perubahan tata ruang,tidak boleh sembarangan dilanggar karena itu adalah masalah pidana.”Tutup Deddy.